16 hours ago
13
PADANG, METRO–Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat 0,41% (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga selama periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026 antara lain sidak pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menjaga keterjangkauan harga.
“Selain berhasil menjaga stabulitas harga, upaya operasi pasar maupun GPM juga berhasil menjaga ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menekan laju inflasi selama periode yang umumnya rawan gejolak harga.,” ungkap Abdul Majid.
Menutur Abdul Majid, dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari –Maret 2026 Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82% (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37%, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).
“Tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkolseiring peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” ujar Abdul Majid.
Secara bulanan, kata Abdul Majid, daging ayam ras tercatat mengalami inflasi 3,35% (mtm), jengkol 22,24% (mtm), dan ikan tongkol 8,94% (mtm). Selain itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar 0,68% (mtm).
“Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi. Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12% (mtm), disusul bawang merah sebesar -3,06% (mtm) dan beras sebesar -0,38% (mtm), didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD),” jelas Abdul Majid.
Selain itu, kata Abdul Majid, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91% (mtm) dan angkutan udara sebesar -9,92% (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar -24,90% (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi.
“Secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di Provinsi Sumbar pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44% (mtm), diikuti oleh Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Sebaliknya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Baratmengalami deflasi masing-masing sebesar -0,02% (mtm) dan -0,05% (mtm), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan baik dari dalam maupun antarwilayah,” tutur dia,
Dengan perkembangan tersebut, kata Abdul Majid,inflasi tahunan Provinsi Sumbar pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy).
“Tekanan inflasi tahunan terutama bersumber pada low-base effectkenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan pasokan,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, Abdul Majid menegaskan, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumbar akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui intensifikasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan.
“Inflasi Sumbar ke depan diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumbar tetap berada dalam rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026,” tukasnya. (rgr)
