9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Usia pemerintahan Prabowo-Gibran tepat satu tahun Senin (20/10) ini.
Sejumlah perkembangan terjadi di satu tahun usia pemerintahan tersebut.
Salah satunya di bidang ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut sejumlah perkembangan ekonomi yang dirangkum CNNIndonesia di setahun usia pemerintahan Prabowo.
1. Kemiskinan
Catatan pertama soal kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan angka ini turun 0,21 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang.
Secara persentase, penduduk miskin terhadap total populasi nasional pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dari September 2024 yang berada di angka 8,57 persen.
Penurunan ini menambah tren membaiknya angka kemiskinan sejak Maret 2023.
Ateng menyebut bila menengok data historis, sempat terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin dari Maret ke September 2022. Namun sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, angka kemiskinan konsisten menurun.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di desa pada Maret 2025 sebesar 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kota yang tercatat 6,73 persen.
"Kalau kita lihat di grafiknya, ada disparitas atau ketimpangan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025 tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,73 persen, sedangkan pedesaan sebesar 11,03 persen. Jadi desa lebih banyak yang miskinnya jika dibandingkan dengan perkotaan terhadap tadi total penduduk masing-masing wilayahnya," jelas Ateng.
Tak hanya penduduk miskin yang turun, BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia tercatat 2,38 juta orang per Maret 2025.
Angka ini setara dengan 0,85 persen dari total populasi dan mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang atau 0,99 persen.
"Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibandingkan dengan September tahun 2024. Dan jika dibandingkan dengan setahun yang lalu atau Maret 2024, mengalami penurunan 1,18 juta orang," ujar Ateng.
2. Pengangguran
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci ada 216,79 juta orang yang tergolong penduduk usia kerja. Lalu, 153,05 juta orang di antaranya berstatus angkatan kerja.
"Dari angkatan kerja tersebut, tidak semua terserap di pasar kerja. Sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang," ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
"Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak 0,08 juta orang atau 82 ribu orang. Naik kira-kira 1,11 persen," sambung Amalia.
Secara spesifik, BPS mencatat ada tambahan pengangguran 83.450 orang dibandingkan Februari 2024 lalu.
3. Pertumbuhan ekonomi
Kinerja pertumbuhan ekonomi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum berhasil lepas dari kutukan 5 persen. Pada kuartal 1 2025 misalnya, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87 persen.
Sementara pada kuartal II 2025, meskipun membaik, ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh 5,12 persen. Pertumbuhan masih jauh dari 8 persen yang diinginkan Prabowo.
Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen itu pun sempat memicu keraguan dari sejumlah ekonom. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) misalnya bingung dan mempertanyakan keabsahan data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12 persen di kuartal II (Q2) 2025 yang diungkap Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertanyaan diajukan Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho terkait perbedaan data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi nyata di lapangan.
Ia juga menyoroti pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 5,37 persen (yoy) atau di atas pertumbuhan ekonomi dan menyandingkannya dengan konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,97 persen persen (yoy).
Ia juga menyoroti fenomena rombongan jarang beli (rojali) yang dikeluhkan pengusaha ritel.
"Ketika kami konfirmasi ke retailer dan kami tanyakan asosiasi, tidak terlihat begitu, bahkan fenomena rojali yang mendorong industri ritel tumbuh tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," kata Andry pada diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (6/8).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 kemarin.
Wanita yang akrab disapa Winny itu menegaskan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) mengikuti standar internasional dan diawasi banyak pihak. Ia menyebut setiap proses bisnis BPS sudah memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.
Selain itu, PDB hanya salah satu dari ribuan statistik yang dihasilkan setiap tahun oleh BPS melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi.
(agt)
