4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memperkenalkan program School to Work Transition untuk mengatasi masalah pengangguran.
Yassierli mengatakan ada realitas angka pengangguran terbanyak berusia 19-24 tahun. Pengangguran terbanyak juga berstatus lulusan SMK.
"Mismatch ternyata dilihat jurusan yang ada saat ini, ada sesuatu yang belum pas dengan kurikulum. Untuk menjawab itu semua, rumusan kami, kita sedang tuntaskan paket program School to Work Transition dengan empat tema," kata Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan program ini mempunyai dua skema. Pertama, skema penempatan yang meliputi asesmen psikologi dan teori secara daring selama satu minggu.
Setelah itu, siswa SMK mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua minggu. Lalu, siswa diberi kesempatan belajar berbasis proyek (project based learning) di industri selama tiga bulan. Para peserta akan mendapatkan sertifikat setelah lulus tahapan-tahapan itu.
Skema kedua adalah wirausaha. Tahapan-tahapan di skema ini sama dengan skema penempatan. Perbedaannya hanya terletak pada pemberian materi wirausaha di akhir program.
"Kami harap industri bersedia menerima karena, mereka datang dari project based learning, ada skill yang mereka bawa. Dan industri tinggal menyiapkan case yang mereka bisa bantu," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Gerindra Obon Tabroni mengapresiasi langkah pemerintah mengurai permasalahan pengangguran. Namun, dia mengingatkan program School to Work Transition berpotensi disalahgunakan perusahaan.
Obon mengusulkan Kemnaker membuat aturan ketat agar tak terjadi eksploitasi anak magang. Beberapa aturan yang diusulkan adalah pembatasan waktu kerja dan peniadaan target kerja.
"Kalau perusahaan yang orientasinya magang jadi pekerja, dengan upah lebih rendah, jam kerja sama, diberikan target, ini akan disalahgunakan oleh perusahaan," ujar Obon.
Yassierli setuju dengan usulan Obon. Dia memastikan School to Work Transition bukab menyediakan tenaga kerja murah melalui pemagangan.
"Kami setuju magangnya bukan akan menjadi cheap labor, konteksnya project based learning," ujar Yassierli.
"Dia datang ke perusahaan, akan membantu apa, dia exercise apa yang dia terima di balai, kemudian ambil case di perusahaan, dia memberi kontribusi ke perusahaan, sesudah itu kita harap dia visa direkrut perusahaan," ucapnya.
PHK Bertambah
Dalam kesempatan itu, Yassierli mengakui pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia bertambah. Sebanyak 64.855 orang di-PHK pada 2023, lalu 77.965 orang di-PHK pada 2024.
Obon dan sejumlah anggota DPR pun menyoroti hal itu. Dia berkata memang ada kenaikan angka PHK, tetapi ada pula 1,08 juta orang direkrut berbagai perusahaan di waktu yang sama.
"Kemarin gencar sekali di beberapa platform media sosial Indonesia seolah gelap. PHK di mana-mana. Realitas manufaktur ada penerima 1,08 juta yang terekrut," ujarnya.
"Realitas BYD di Subang 18 ribu. Artinya sebetulnya Indonesia enggak gelap-gelap banget," ungkap Obon.
(dhf/pta)
