7 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan pegawai Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan memasuki masa pensiun dini dipertimbangkan untuk mengisi posisi manajerial dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"BUMN menawarkan bahwa banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal setahun-dua tahun, bisa juga masuk ke situ (Kopdes Merah Putih) sebagai manajernya, kalau memang terbuka," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).
Ia menilai sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan koperasi tersebut. Erick juga menjelaskan bentuk koperasi akan disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, bisa berupa koperasi simpan pinjam, pertanian, peternakan, hingga distribusi pupuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah nanti koperasi, tetap koperasi simpan pinjam pasti ada. Tapi apakah itu ada nanti koperasi misalnya untuk padi atau peternakan ayam? Tetapi yang ini namanya koperasi, ya tidak individu," ucap Erick.
Menurutnya, Kopdes Merah Putih saat ini masih dalam tahap pengembangan, termasuk pemetaan model bisnis dan wilayah implementasi. Pemerintah menargetkan 80 proyek percontohan diluncurkan pada akhir tahun.
"Target awalnya kalau enggak salah kemarin diputuskan 80 percontohan. Ini yang modeling, ini yang kita lihat," katanya.
Erick mengatakan BUMN akan berperan sebagai sistem pendukung, bukan penyalur dana langsung. Dukungan tersebut antara lain berupa plafon pembiayaan dari bank-bank Himbara dan pendampingan manajemen koperasi bila diperlukan.
"Kita menjadi supporting system untuk tadi sistem Himbara-nya sebagai plafon, jadi bukan membagi uang hilang. Lalu kita juga akan mendampingi sistem manajemennya bila diperlukan," ujar Erick.
Selain itu, BUMN juga terbuka untuk membantu koperasi dalam hal pengalihan agen jika diperlukan. Namun pemetaan tetap dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih, khususnya untuk agen distribusi seperti pupuk.
"Saya sudah minta lihat mapping-nya. Jangan sampai nanti di satu daerah ada kendala overlapping, sudah ada agen pupuk yang lain," katanya.
Erick menambahkan keterlibatan pihak lain dalam sistem penjaminan seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) masih berupa usulan dan belum menjadi bagian dari pembahasan resmi.
Ia juga menanggapi soal jaminan risiko dalam koperasi. Erick menyebutkan kemungkinan mekanisme pemotongan dana desa secara bertahap bisa dipertimbangkan jika terjadi kegagalan usaha.
"Kita enggak ngarepin gagal, kita harus bilang ya desa itu harus juga berhasil. Nah itu dari dana desanya dipotong secara bertahap," ujarnya.
Erick menyebut koordinasi antar kementerian terus dilakukan, dengan waktu sinkronisasi sekitar satu bulan ke depan sebelum uji coba dimulai.
(del/agt)
