Percepat Pembangunan Sumbar, Wagub Vasko Minta OPD Jemput Bola

PADANG, METRO–Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar untuk lebih pro­aktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah itu dinilai penting untuk mem­percepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang.  Tujuannya, agar Sumbar men­dapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional. “Pembangu­nan da­erah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Wagub Vasko.

Arahan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5).

Ia menilai, keterlibatan dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Apalagi, kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi.

Wagub Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang sekadar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya. “Kalau kita in­gin lebih banyak program pu­sat masuk ke Sumbar, ma­ka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah.

Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Tidak hanya ditingkat provinsi tapi juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. “Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zef­nihan.

Sesuai arahan Wa­gub, lanjutnya, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026 ini. Selanjutnya, itu akan dikemas da­lam bentuk proposal usulan dan akan diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas, agar Sumbar memiliki peluang lebih besar mendapatkan program nasional pada tahun 2027 nanti. (fan)