Polemik Tambang Nikel, Intip Kondisi Terbaru Raja Ampat yang Sebenarnya

Kondisi Raja Ampat yang Sebenarnya. (Foto: Okezone.com/YouTube Setpres)

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta lebih proaktif dalam merespons polemik keseluruhan aktivitas  pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. KLH memiliki peran penting memastikan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas di kawasan konservasi tersebut.

“Sebagai kementerian yang memegang otoritas dalam aspek lingkungan, KLH perlu memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Rabu(10/6/2025).

Menurutnya, KLH berperan dalam memberikan persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Oleh karena itu, evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan menjadi tanggung jawab dan memerlukan peran aktif dari KLH.

Hanif juga menuturkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara melalui drone dan citra satelit, belum terlihat dampak visual yang signifikan. Namun, kajian lebih lanjut terhadap kondisi laut dan ekosistem terumbu karang masih akan dilakukan.

Alfons pun menekankan pentingnya kejelasan informasi di tengah derasnya pemberitaan. Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar juga perlu diluruskan, termasuk soal lokasi pertambangan yang ternyata berada di wilayah berbeda dengan kawasan konservasi yang menjadi destinasi wisata utama Raja Ampat. 

“Ini penting agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya, dan tidak terjadi simpang siur antara isu tambang dan pariwisata,” ujarnya.