2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022 - Oktober 2025.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan sepanjang 2024 KSPN telah menerima laporan 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, tetapi baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.
Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).
Ia mengatakan dari total 126 ribu pekerja korban PHK, sebanyak 99.666 atau 79 persen berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya, berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, dan varian kertas.
PHK, sambungnya, berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 perusahaan non TPT. Dari 59 perusahaan TPT, 3 perusahaan berorientasi penuh pada ekspor.
"Sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," katanya.
Ristadi mengatakan untuk sebaran wilayahnya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38 persen). Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten sebanyak 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara sebanyak 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.
Ia menjabarkan ada enam penyebab PHK. Pertama, berkurangnya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi atau pengurangan pekerja. Kedua, pemesanan berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total pabrik.
"Ketiga, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang sebabkan cost product tidak bisa bersaing," katanya.
Keempat, gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan. Kelima, perusahaan yang punya merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual karena kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Terakhir, relokasi perusahaan yang berorientasi ekspor.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merinci 3 sektor penyumbang kasus PHK terbanyak di Indonesia.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.
"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).
"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.
Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.
(fby/pta)
