1 month ago
33
JAKARTA, METRO–Jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menyoroti kinerja kabinet.
Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, mengatakan Prabowo Subianto jelang 100 hari bekerja disebutnya mengesankan.
Misalnya saja saat di forum internasional yabg berpidato atas banyak isu, dan peringatannya kepada koruptor. Hal itu meyakinkan pendukung utamanya bahwa Prabowo tak hanya potensial menjadi strong leader yang memajukan ekonomi.
“Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem Pilkada,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, dikutip Jumat (27/12).
Menurut Denny, di tahun pertamanya sebagai pemimpin, Prabowo meluncurkan banyak program utama menyasar sektor strategis. LSI Denny JA pun menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Riset ini membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.
LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara satu program mendapat tantangan signifikan dari publik.
Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen.
Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.
Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0 persen dan negatif 30,0 persen.
“Publik optimistis dengan potensi program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius,” katanya.
Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif: 71,6 persen dan negatif 28,4 persen. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.
Keempat, program target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau. Dengan frekuensi percakapan 8.002, isu ini meraih sentimen positif 58,0 persen dan negatif 42,0 persen. Transisi energi hijau menjadi sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat skeptis terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kelima, program penurunan prevalensi stunting dengan program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal dengan frekuensi percakapan 2.264. Meraih sentimen positif 52,7 persen dan negatif 47,3 persen.
“Publik menyambut baik fokus Pemerintah pada masalah stunting. Tantangan utamanya distribusi program yang merata hingga daerah terpencil,” ungkapnya.
Keenam, penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal dengan frekuensi percakapan 4.190 meraih sentimen positif 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritikannya hanya terkait pendanaan dan waktu realisasi.
Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.
Sedangkan kedelapan, isu pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen.
“Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” tuturnya.
Denny JA menyarankan pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.
“Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” ujarnya.
Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.
Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu 6ilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.
“Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” pesannya. (*)
