5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengakui masih ada kekeliruan dalam kebijakan pangan nasional.
Kesalahan membuat produktivitas Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Padahal, Indonesia memiliki lahan lebih luas dan sumber daya lebih besar.
"Kita memiliki keunggulan komparatif, kita negara tropis. Bayangkan, tahu kita impor beras dari mana? Satu, Thailand, Vietnam. Yang penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih sedikit, tapi produktivitasnya luar biasa. Berarti kan kita ada sesuatu yang keliru," ujar Zulhas dalam Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agri Food Summit 2025 sendiri digelar dalam rangka hari Pangan Sedunia 16 Oktober
"Kita lahan lebih luas, penduduk lebih banyak, tetapi kita tidak mampu memproduksi seperti teman-teman tadi," tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia dan mengusung tema Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia.
Acara ini menjadi ruang diskusi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan mitra internasional untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Zulhas menilai pembenahan kebijakan pangan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Ia menyinggung masa 28 tahun terakhir di mana arah kebijakan dinilai belum berpihak pada penguatan produksi nasional.
"Selama 28 tahun kita reformasi, ada sesuatu yang perlu diluruskan. Negara harus kuat. Dulu masa Orde Baru, kita disebut macan Asia, enggak kalah dengan China. Tapi setelah itu, kita tertinggal. Maka negara harus kuat, dan salah satu kuncinya adalah berdaulat di bidang pangan," ujarnya.
Zulhas menjelaskan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan ketahanan nasional, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian.
Menurutnya, dengan menguatkan produksi padi, jagung, hingga protein hewani seperti ikan dan daging, pemerintah dapat menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Ia menambahkan upaya pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional tahun ini mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Produksi jagung juga naik 8,26 persen menjadi 14,54 juta ton.
"Kalau produksi kita meningkat, impor tidak kita lakukan, maka kita sudah kategori surplus tahun ini. Dalam rumusan swasembada, impor 10 persen itu sudah termasuk swasembada. Sekarang kita tidak impor lagi, bahkan surplus," katanya.
Dengan capaian tersebut, Zulhas menyebut Indonesia kini sudah dapat dikategorikan swasembada beras.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan selanjutnya adalah memastikan hasil produksi mampu menjangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau.
"Pangan itu hak asasi, hak dasar warga negara untuk dapat pangan yang sehat dan terjangkau sesuai pilihan masing-masing. Kalau produksi kita cukup dan harga bisa dijaga, maka kita sudah berada di jalur yang benar menuju kedaulatan pangan," tutupnya.
(del/agt)
