Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Panasonic sempat menghebohkan publik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Panasonic sempat menghebohkan publik dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi industri elektronik. Namun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di Indonesia.
Kemenperin menegaskan bahwa operasional Panasonic di Indonesia masih berjalan normal dan tetap berkomitmen mendukung sektor industri elektronik nasional.
Sebagai langkah antisipatif, Kemenperin juga terus mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi dan kolaborasi dengan pelaku usaha.
Berikut ini sejumlah fakta terkait kabar PHK massal di Panasonic yang dirangkum Okezone, Selasa (13/5/2025):
1. PHK Panasonic Bukan di Indonesia
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.
“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ujar Febri.
2. Kondisi Industri Elektronik Indonesia
Kemenperin mengungkapkan bahwa tingkat utilisasi industri elektronik saat ini berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada triwulan I tahun 2025. Sebelumnya, sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini sempat mencapai 75,6%. Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi serta melakukan transformasi agar tetap kompetitif.
“Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup,” ujar Febri.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan utilisasi melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor.
"Menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru juga menjadi fokus pemerintah," imbuhnya.
