7 hours ago
6
PADANG, METRO— Selama Ramadan 1447 Hijriah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan pengendalian harga pangan memalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di berbagai daerah di Sumbar.
Selain pengendalian harga pangan, BI Sumbar juga berupaya dengan mendorong pemulihan serta penguatan ekosistem pembayaran digital dengan menggagas program DAUN Pay Ramadan Festival 2026. Beberapa kegiatan yang digelar di antaranya Pasar Pabukoan SIAP QRIS, QRIS Experience, Merchant Experience bagi pelaku UMKM, serta GPM Digital.
Hal itu diungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohammad Abdul Majid Ikram dalam kegiatan diseminasi terkait pengendalian harga dan digitalisasi pembayaran guna menjaga stabilitas ekonomi selama Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri pemimpin redaksi dan wartawan dari berbagai media, Rabu (11/3).
“Selama Ramadan ini, kami bersama TPID, Bulog, Pemerintah Daerah, sepakat untuk mengendalikan harga pangan dengan memasifkan pelaksanaan GPM. Sasaran kita di Kota Padang dan Bukittinggi,” kata Abdul Majid.
Abdul Majid menjelaskan, Bank Indonesia bersinergi dengan Bulog melakukan pasar murah dan penukaran uang tunai di 2 titik yaitu Pasar Raya Padang pada tanggal 23 Februari hingga 27 Februari 2026 dan di Pasar Bawah Bukittinggi pada tanggal 24 – 26 Februari 2026.
“Selanjutnya, di Kota Padang, BI bersama Pemkot Padang dan Bulog melaksanakan GPM serentak di 104 kelurahan se-Kota Padang dengan komoditi beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pokok lainnya. Dalam GPM ini, kami menyediakan opsi pembayaran digital (QRIS) dalam rangka pengendalian harga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1447H,” ujar Abdul Majid.
Abdul Majid menambahkan, dengan memasifkan pelaksanaan pasar murah dan GPM, pihaknya ingin memberikan pesan kepada masyarakat dan pedagang, bahwa ada pangan berupa beras, minyak goreng, dengan harga yang terjangkau.
“Kita bukan ingin mematikan pedagang. Tapi kita menghadirkan pasar murah dan GPM ini membantu masyarakat untuk mendapatkan harga pangan yang murah. Kita berikan pesan ke pedagang, boleh menaikkan harga tapi jangan terlalu tinggi dan tidak membuat pembelinya ngomel,” ujar Abdul Majid.
Abdul Majid menuturkan, dalam konteks menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, memang Pasar Murah dan GPM sangat efektif. Namun setiap Ramadan, harga pangan naik, tapi pihaknya berharap kenaikan harganya dalam kondisi wajar.
“Alhamdulillah, Februari kemarin, kenaikan inflasi kita lebih rendah daripada nasional. Walaupun secara YoY, kita masih di atas target. Kalau inflasi stabil dan relatif rendah, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Kemarin itu, pertumbuhan ekonomi kita rendah, karena inflasi kita masih tinggi,” ujar Majid.
Dikatakan Abdul Majid, Bank Indonesia juga terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di tengah masyarakat.
Penggunaan QRIS di Sumbar tercatat terus meningkat, baik dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah merchant yang menerima pembayaran digital. Pada Januari 2026, jumlah pengguna QRIS meningkat menjadi 977.803 pengguna dari sebelumnya 969.709 pada Desember 2025.
“Jumlah merchant juga bertambah dari 701.337 menjadi 708.353 merchant yang tersebar di berbagai daerah di Sumbar. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai dalam berbagai aktivitas ekonomi.
Untuk mendukung transaksi digital selama Ramadan, kata Abdul Majid, berbagai kegiatan juga digelar seperti pasar pabukoan berbasis QRIS di kawasan Lapangan Imam Bonjol serta Masjid Al Hakim di Kota Padang. Melalui berbagai upaya tersebut, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran di Sumbar.
“Selama Ramadan ini, dalam program DAUN Pay Ramadan Festival 2026, kami menggelar beberapa kegiatan seperti Pasar Pabukoan SIAP QRIS, QRIS Experience, Merchant Experience bagi pelaku UMKM, serta GPM Digital,” ujar dia.
Abdul Majid menjelaskan, ekonomi Sumbar pada 2025 tumbuh sebesar 3,37 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 4,37 persen. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas pada sektor perdagangan serta kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha konstruksi dan transportasi.
“Selain itu, penurunan investasi, terbatasnya belanja pemerintah, serta moderasi konsumsi rumah tangga turut memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara struktural, sektor pertanian masih menjadi kontributor utama terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan pangsa sekitar 22,12 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto,” kata dia.
Di bawahnya, kata Abdul Majid, terdapat sektor perdagangan dengan kontribusi sekitar 16,65 persen yang menjadi salah satu motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor transportasi dan pergudangan juga memberikan kontribusi signifikan dengan pangsa sekitar 10,68 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
“Selanjutnya sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,47 persen terhadap perekonomian daerah seiring dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sektor industri pengolahan tercatat memiliki kontribusi sekitar 8,55 persen terhadap total aktivitas ekonomi di Sumatera Barat. Beberapa sektor utama tersebut masih menunjukkan kinerja positif, terutama sektor pertanian yang didorong peningkatan produksi komoditas padi dan kelapa sawit. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ekspor juga tercatat cukup signifikan terutama pada komoditas minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Memasuki 2026, tegas Abdul Majid, perekonomian Sumatera Barat diprakirakan tumbuh pada kisaran 3,79 hingga 4,59 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut diperkirakan didukung percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana serta progres pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.
“Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti lambatnya pemulihan ekonomi pascabencana, potensi gangguan iklim terhadap sektor pertanian, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global. Di sisi lain, inflasi di Sumbar sempat meningkat pada akhir 2025 akibat bencana hidrometeorologi yang memengaruhi distribusi dan pasokan bahan pangan. Memasuki awal 2026, tekanan harga mulai mereda setelah berbagai upaya pengendalian dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TPID,” pungkasnya. (rgr)
