PR Besar Menanti Bimo Wijayanto yang Dipilih Prabowo Jadi Dirjen Pajak. (Foto: Okezone.com/Binti)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto menjadi Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sosok pilihan Prabowo ini pun menjadi perbincangan hangat.
Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, proses pergantian pejabat publik di eselon I Kementerian Keuangan sering kali menjadi isu hangat karena sarat kepentingan politik, termasuk politik kebijakan.
"Situasi ini diperparah oleh kondisi penerimaan pajak yang tertekan akibat penerapan sistem Coretax," ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Menurutnya, siapa pun pejabat publik merupakan bagian dari keputusan yang tidak hadir di ruang hampa, melainkan selalu dilatarbelakangi oleh berbagai hal—terlepas dari latar belakang sipil maupun militer pejabat yang ditunjuk.
Ia mengatakan, keputusan mengenai siapa yang menjadi dirjen mungkin tidak akan ideal, namun merupakan hasil dari “the second best policy.”
Setiap kebijakan publik, termasuk penentuan pejabat eselon I, dapat dilihat dari perspektif positif dan negatif, yang menurut Prianto, bisa menjadi masukan bagi pejabat baru nantinya.
Sebagai contoh, Bimo Wijayanto memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari UGM, Master of Business Administration dari University of Queensland, dan Doktor dari University of Canberra. Bimo tidak memiliki latar belakang militer dan saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marinvest.
Bimo juga memiliki pengalaman di Ditjen Pajak dari Januari 2003 hingga Januari 2010, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro di Subdirektorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
