4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pengembalian anggaran Rp70 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mempengaruhi target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.
Dadan menyampaikan proyeksi penyerapan anggaran tahun ini telah memperhitungkan seluruh kebutuhan program berbasis data dan asumsi.
"Dana APBN 2025 Rp71 triliun. Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan tambahan Rp100 triliun. Proyeksi (penyerapan anggaran) BGN pada akhir Desember Rp71 triliun + Rp28 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan proyeksi tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan program MBG, termasuk target penerima manfaat.
"Kalau sudah proyeksi itu sudah memperhitungkan. Kalau proyeksi itu sudah menghitung semua kebutuhan berbasis data dan asumsi," kata Dadan.
BGN berencana mengembalikan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10).
Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Namun, penyerapan dana di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.
Untuk tahun depan, alokasi anggaran BGN justru meningkat tajam. Dadan menyebut lembaganya akan menerima Rp268 triliun.
Hal itu menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di kabinet. Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," ucapnya.
Selain anggaran, Dadan menuturkan dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan, yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG di seluruh daerah.
"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya melalui APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan proses tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi melalui mekanisme tender.
Namun berkat partisipasi mitra, kini sudah ada 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah.
"Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," tutur Dadan.
Saat ini terdapat 30 ribu mitra yang terdaftar di portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG akan berdiri di wilayah aglomerasi dan 6.000 lainnya di daerah terpencil.
(del/agt)
