8 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Para Guru Besar Fakultas Kedokteran UI mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan tata kelola Kolegium imbas UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam surat tersebut, mereka menilai keberadaan kedua regulasi itu telah membuat Kolegium tak lagi independen yang berpotensi menurunkan standar kedokteran di Indonesia.
"Telah terbukti menghilangkan independensi kolegium dan dikhawatirkan mengganggu independensi dan objektivitas dalam penentuan standar pendidikan dan kompetensi profesi," kata mereka dalam surat yang telah dikonfirmasi Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Arie Afriansyah, Jumat (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para guru besar FK UI juga menyoroti mutasi yang dilakukan Kemenkes kepada dokter di sejumlah Rumah Sakit yang memicu polemik dan protes.
Mereka menilai mutasi yang dilakukan Kemenkes tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan dokter spesialis dan sub spesialis.
"Disintegrasi antara rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran, serta mutasi mendadak sejumlah staf medis yang juga berperan sebagai dosen, mengganggu kesinambungan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis," tutur mereka.
"Serta berpotensi menurunkan kualitas layanan dan pendidikan kedokteran nasional," sambungnya.
Oleh karena itu, FK UI menyampaikan sejumlah harapan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya, berharap pemerintah mengembalikan fungsi Kolegium kepada para ahli agar independen dan profesional.
FK UI juga berharap Pemerintah dapat membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit, FK, hingga Kolegium.
"Menempatkan profesi tenaga kesehatan secara proporsional, adil, dan terhormat sesuai peran strategisnya dalam pembangunan kesehatan nasional," harap mereka.
"Menjaga ruang dialog, etika komunikasi, dan iklim akademik yang sehat sebagai landasan perbaikan berkelanjutan," sambungnya.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengklaim upaya mutasi dokter yang bekerja di sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan bukan tanpa alasan yang jelas.
Ia menyatakan hal itu sudah dilakukan sejak lama. Budi mengklaim upaya mutasi dilakukan untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan dan akan dilakukan secara berkala di sejumlah rumah sakit.
"Semuanya diputar, kenapa? Karena saya tidak ingin ada budaya-budaya tidak Timur. Itu kuat sekali itu, saya lihat itu," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).
Hal itu disampaikan sebagai respons pemindahtugasan Dr. Piprim Basarah Yanuarso SpA(K) dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RS Fatmawati.
Dokter Piprim merupakan staf pengajar senior di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Jakarta, yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Budi mengatakan selama ini ada budaya dokter tidak boleh berpraktik di tempat yang bukan menjadi tempat ia memperoleh kelulusan sebagai dokter.
(mab/wis)
