4 weeks ago
14
Makassar-sulseltoday.com Dengan pelantikan Menteri Perhubungan yang baru, muncul harapan baru untuk perbaikan di sektor transportasi darat, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih menggunung dari pendahulunya. Salah satu isu krusial adalah masalah over dimensi dan over loading (ODOL) yang telah menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi dari semua pihak.
Sinergitas dan Kolaborasi Antar Instansi
Menteri yang baru diharapkan memberikan Pembinaan kebawah untuk dapat menghilangkan ego sektoral dan membangun sinergi antara pusat dan daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan lalu lintas dan angkutan jalan sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif di tingkat lokal. Para Ahli lalu lintas dan angkutan jalan di bawah Menteri Perhubungan, perlu memberikan masukan yang konstruktif, dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi antara instansi teknis didaerah.
Minimnya sumber daya manusia (SDM) teknis di daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan berupa subsidi untuk edukasi dan bimbingan teknis. Program kerja yang jelas dan terarah harus diusung, bukan hanya dengan menyalahkan kinerja daerah, tetapi juga dengan memberikan peningkatan wawasan dan pengetahuan kepada SDM di daerah. Dengan demikian, kerja sama antara pusat dan daerah dapat terjalin lebih harmonis.
Pentingnya Kesadaran dan Kebijakan Tegas
Kesadaran mengenai dampak ODOL tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan pelaku industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang tegas dari Menteri Perhubungan yang baru diperlukan, bukan hanya sekadar penegakan hukum. Sebuah pendekatan holistik diperlukan untuk memahami dampak yang ditimbulkan, baik dari segi keselamatan lalu lintas maupun kerusakan ekosistem yang lebih luas.
Kolaborasi antara kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup,Kementrian PUTR ,Kementrian PERINDAG, dan Kementerian Dalam Negeri, serta kepolisian sangatlah penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penanganan ODOL harus dilakukan secara terintegrasi, dengan langkah-langkah yang menyentuh akar permasalahan rantai pasok, yang sering kali menjadi penyebab utama maraknya kendaraan ODOL.
Pembentukan Tim Keselamatan dan Audit Standar Keselamatan
Salah satu langkah konkret yang diharapkan dari Menteri Perhubungan yang baru adalah pembentukan tim keselamatan (Safety Management System) yang melibatkan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) di daerah. Tim ini akan bertugas untuk melakukan audit standar keselamatan dan pembinaan kepada perusahaan angkutan umum.
Penggabungan verifikasi keselamatan dengan proses perizinan seperti saat ini, sering kali mengakibatkan terburu-burunya pelayanan, sehingga hasilnya hanya dokumen yang tidak diimbangi dengan implementasi yang sebenarnya. Proses ini dapat mengarah pada transaksional yang berbahaya antara pihak yang meminta izin dan bagian verifikasi. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan verifikasi keselamatan dari proses perizinan untuk memastikan bahwa standar keselamatan benar-benar diterapkan.
Pentingnya Audit dan Pembinaan
Audit reguler terhadap perusahaan angkutan harus dilakukan oleh tim keselamatan. Proses ini tidak bisa diperlambat, namun harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang ditetapkan dipatuhi. Melalui audit yang berkala, tim dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar.dan diberikan pembinaan dan pengawasan secara real time dan terintegrasi.
Pembinaan harus mencakup edukasi mengenai pentingnya keselamatan dan penerapan prosedur yang tepat, sehingga perusahaan angkutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi mitra dalam menciptakan sistem transportasi yang aman. Semua kendaraan terawasi dengan akurat dan jelas apakah laik jalan atau tidak,kendaraanya banyak yg odol atau tidak akan kelihatan.
Proses Perizinan yang Tepat
Dalam proses perizinan, perusahaan angkutan harus mendapatkan klarifikasi dari tim keselamatan (BPTD dan Dishub) mengenai pemenuhan standar keselamatan. Jika perusahaan belum memenuhi standar tersebut, seperti kendaraanya masih banyak yang Odol atau mempekerjakan pengemudi yang belum diedukasi / tidak kompeten ,perawatan kendaraan tidak dilaksanakan secara berkala dll, maka proses perizinan harus ditunda hingga semua persyaratan dipenuhi. Ini adalah langkah penting untuk mencegah keluarnya izin bagi kendaraan yang tidak layak jalan.
Komitmen dari semua pihak untuk menjalankan proses ini dengan baik akan sangat menentukan. Jika pemerintah pusat dan daerah saling berkolaborasi dan mengedepankan keselamatan, kita dapat melihat penurunan jumlah kendaraan ODOL dan kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
Dengan segala tantangan yang ada, harapan kami kepada Menteri Perhubungan yang baru adalah untuk menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah transportasi darat. Melalui pembentukan tim keselamatan, audit yang ketat, dan pemisahan proses verifikasi keselamatan dari perizinan, kita dapat memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar keselamatan yang diperlukan.
Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk mencegah kecelakaan, tetapi juga untuk melindungi infrastruktur dan ekosistem yang kita miliki. Mari kita bersama-sama mewujudkan transportasi yang aman dan berkelanjutan untuk masa depan.
*Advokat LLAJ*
Post Views: 217
