3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebut kebijakan politik Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi nasional. Hendro mengatakan kedaulatan ekonomi era Prabowo harus dijaga dari pengaruh mafia ekonomi atau pasar global.
Ia menyebut di tengah geopolitik dan ancaman resesi global, Indonesia tidak lagi menempatkan diri sebagai pasar terbuka tanpa arah ideologis.
Hendro lantas mencontohkan sejumlah kebijakan yang dinilai menjadi instrumen pembangunan nasional mulai dari Patriot Bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga penguatan BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan ini, menurut Hendro, mencerminkan pola baru yang disebut sebagai 'state-anchored capitalism' atau kapitalisme berporos pada negara.
"Model ini sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan Tiongkok pada 1983. Dimana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).
"Namun, kemauan politik semacam itu menurut Hendro hanya akan berhasil jika tidak dikhianati oleh mafia ekonomi dan kaum spekulan," tambah Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1995-1998) itu.
Di sisi lain, ia justru menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang memanipulasi isu ekonomi menjadi serangan personal untuk kepentingan pribadinya. Hendro menyebut aksi ini dilakukan dengan strategi memecah-belah warga dengan sentimen SARA.
Hendro mewanti-wanti apabila hal ini dibiarkan akan mengikis rasa persatuan nasional dan menggagalkan transformasi menuju ekonomi berdaulat.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menitikberatkan intervensi negara dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar.
Hal ini, kata dia, menjadi bukti penguatan arah baru ekonomi berdaulat. Kondisi ini menurutnya berbeda dengan paradigma liberal yang menyerahkan pasar pada mekanisme global.
Cara Purbaya itu menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasional dan bukan sekadar penjaga stabilitas harga melainkan motor pemerataan dan industrialisasi.
"Ia berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat, market, state, and society, ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat," ujarnya.
(tfq/dal)
