5 hours ago
2
BUKITTINGGI, METRO–Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sudah saatnya digitalisasi perlu diterapkan untuk pendataan sektor perumahan rawan bencana.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perumahanan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Rifda Suriani saat Seminar dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Longsor Sektor Perumahan selama dua hari di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
“Kita sudah melakukan pendataan rumah rawan bencana secara digital berbasis nagari. Rencananya bakal launching Senin depan. Peran utamanya tetap BPBD, kami selaku sektor perumahan kolaborasi,” kata Rifda saat diwawancara, Rabu (20/11) usai kegiatan.
Ia menuturkan, data digitalisasi ini lahir karena belum optimalnya layanan pascabencana di Sumbar selama ini. Kemudian dilakukan proyek perubahan dengan Strategi Peningkatan Kerja Layanan Pascbencana melalui Digitalisasi Data Rumah di Kawasan Rawan Bencana Berbasis Nagari (Desa) di Sumbar.
Selanjutnya, pilot project kegiatan pendataan berbasis digital ini dilakukan di dua kelurahan di Kota Bukittinggi, yakni Kelurahan Belakang Balok dan Bukik Cangang Kayu Ramang. Kedua kelurahan ini dipilih karena berada di kawasan Ngarai Sianok yang terancam gempa dan longsor akibat Sesar Sianok.
Rifda menjelaskan, pendataan secara digital ini tidak hanya terkait data rumah rawan bencana berbasis nagari (desa), tapi juga data aspek keselamatan, baik jumlah penduduk beserta kepala keluarga (KK), hingga titik koordinat rumah yang valid di kawasan bencana.
“Nanti ada dashboard tersendiri yang terhubung langsung dengan OPD terkait, sehingga pengisian data bisa melalui kajian dan kolaborasi dengan banyak pihak kompeten,” ucapnya.
Data digital ini dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pascabencana di wilayah Sumbar. “Jika terjadi bencana, pihak yang memberikan bantuan atau pertolongan tentu lebih cepat dan gampang, karena secara digital data dasarnya sudah ada,” ujarnya.
Dengan adanya digitalisasi data berbasis nagari ini, pihaknya berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa berperan maksimal. Misalnya, Dinas Sosial bisa menentukan prediksi jumlah bantuan yang harus disalurkan sesuai data, baik logistik, sandang, pangan, dan lainnya, sehingga eksekusinya tidak lagi terlambat.
“Sebab selama ini, itu yang sering terjadi. Misalnya, persoalan rumah akibat gempa di Pasaman dan Pasaman Barat hingga saat ini belum beres, akibat data yang selalu berubah-ubah. Dengan adanya data digital, semua rumah bisa ketahui, dan data tidak bisa dipalsukan,” terangnya.
Hadirnya data digital rumah rawan bencana ini sangat diapresiasi pihak BPBD Sumbar, terlebih lagi berbasis nagari. Pasalnya, keterlambatan untuk bantuan rumah yang terdampak bencana selama ini kebanyakan karena terkendala data yang tidak valid dan cenderung berubah.
Dengan adanya data sektor perumahan secara digital, jumlah rumah rusak berat, sedang, dan ringan akibat terjadinya bencana bakal mudah diketahui tanpa adanya manipulasi data. Menurutnya, kejelasan data ini juga bakal mempercepat proses bantuan yang akan diberikan.
“Pernah data rumah rusak yang diajukan sampai 10 ribu lebih, tapi setelah divalidasi hanya seribu rumah. Betapa jauhnya selisih data tersebut, tapi kalau sudah digital tidak jumlahnya tidak bisa diubah, dan proses untuk mengajukan ke BNPB bisa cepat,” ujar Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab yang turut hadir.
Pernyataan serupa juga disampaikan pemateri Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), Muliarson, bahwa data rumah sangat penting untuk mengetahui jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana. Apalagi dalam menyiapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Dokumen yang berbentuk data sangat penting dalam membentuk R3P. Jika data sudah digital sangat bagus, setidaknya sudah bisa dipakai sebagai data awal untuk menghitung kerusakan dan kerugian,” ucapnya.
Seminar dan Simulasi TTX ini terselenggara atas kolaborasi dengan BPBD Provinsi Sumbar, Forum FPRB, BMKG, Disperkim Bukittinggi, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, lurah selingkaran Ngarai Sianok, serta stake holder lainnya. Dengan harapan bisa memperkuat mitigasi, dan semua sektor tak lagi gagap jika bencana gempa bumi dan longsor terjadi nantinya.(fan)
