Dedi Mulyadi. (Foto: Youtube KDM)
JAKARTA - Program pendidikan karakter di lingkungan barak militer yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kontroversi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritisi kegiatan tersebut karena diduga adanya intimidasi terhadap para pelajar yang ikut serta.
Dalam pernyataannya, KPAI menyebut ada pelajar yang merasa tertekan, bahkan diancam tidak naik kelas jika menolak mengikuti pelatihan di barak militer. Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menantang KPAI untuk tidak hanya sekadar memberikan komentar atau rekomendasi, tetapi juga turut turun langsung menangani persoalan anak-anak bermasalah, khususnya di wilayah Jawa Barat.
“Melindungi anak-anak tugas KPAI, maka ambil peran. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, apa maknanya?" ucap Dedi Mulyadi saat acara penutupan pendidikan karakter anak-anak SMP di Resimen Armed 1 Sthira Yudha Purwakarta.
“Ambil peran. Sok (silakan), mau ambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Saya bekerja demi rakyat, bukan untuk siapapun," tegas Dedi.
Dedi mengatakan Jawa Barat tengah menghadapi krisis serius dalam perlindungan anak. Salah satunya makin maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku banyak berasal dari lingkungan terdekat korban, mulai dari keluarga, guru mengaji, bahkan ayah kandung. Ia pun mengaskan bahwa telah bekerja sama dengan Kapolda Jawa Barat untuk segera mengambil langkah tegas dalam memberantas kekerasan terhadap anak.
“Setiap hari, di rumah saya itu penuh orang tua yang menginap karena minta perlindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anaknya. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya, mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem," ungkap Dedi.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya untuk segera ambil langkah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, alih-alih saling menyalahkan atau menyerang pihak yang berniat membantu. Ia menilai ketimpangan dalam penerapan program pendidikan karakter di berbagai daerah bergantung pada kebijakan masing-masing kepala daerah. Meski demikian, ia memastikan bahwa penanganan terhadap pelajar SMA yang terlibat masalah sudah sepenuhnya ditangani.
Untuk gelombang pertama, para siswa yang telah mengikuti pembinaan telah dipulangkan kepada orang tua mereka. Namun, proses ini belum selesai, Dedi dan timnya akan melakukan evaluasi lanjutan, termasuk berkonsultasi dengan psikolog guna memastikan apakah anak-anak tersebut sudah layak untuk kembali ke lingkungan asal atau belum. Selain itu, mereka akan tetap dipantau secara berkala setiap minggu.
