Pjs Bupati Paparkan Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Tanah Datar TA 2025

TANAHDATAR, METRO–DPRD Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, Senin (11/11) di ruang sidang utama DPRD .

Rapat paripurna di­pim­pin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta turut dihadiri anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari.

Diketahui Penyusunan Nota Keuangan  bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan daerah serta memberikan penjelasan mengenai rancangan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 yang memuat data dan informasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pjs. Bupati Arry Yus­wandi mengatakan, dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai ama­nat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keua­ngan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kesepakatan atas KUA PPAS APBD Tahun 2025 tertuang dalam nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Ta­hun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon anggaran sementara Ta­hun Anggaran 2025, kemudian nanti­nya akan dilanjutkan de­ngan pe­nyu­sunan dan pe­nyampaian Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan perse­tujuan,” sam­painya.

Dikatakan Arry lagi, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026, dimana tentunya kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ta­hun 2025 harus tetap menjaga sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan. Dimana tema pembangunan Tanah Datar yang diusung dalam RKPD Tahun 2025 adalah Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Pe­rekonomian dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju dan Keberlanjutan.

“Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2025 agar mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai kemampuan pendapatan. Kemudian mengelola belanja secara efektif, efesien dan fokus terhadap pencapaian target Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi belanja po­kok, memperhatikan pe­nandaan sesuai peraturan perundangan-undangan dimana penandaan dimaksud terdiri atas fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penggunaan pajak daerah untuk kegiatan yang ditentukan dan isu strategis lain,” terang Arry.

Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati, rancangan APBD tahun Anggaran 2025 secara umum meliputi, pendapatan daerah diper­kirakan sebesar Rp1.037.­350.­638.189,00 (satu triliun tiga puluh tujuh milar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja daerah sebesar Rp1.146.110.737.872,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Defisit diperkirakan se­besar Rp108.760.099.683,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah),  dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2025  dijelaskan, dimana estimasi pen­dapatan daerah pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.037.350.­638.­189,00, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar Rp184.345.177.383. Pendapatan transfer diper­kirakan sebesar Rp852.255.­460.806,00 .

Belanja daerah, pro­yeksi belanja daerah da­lam rancangan APBD ta­hun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.146.­110.737.872,00  Total belanja tersebut dapat dirinci menurut kelompok belanja diantaranya,belanja o­perasi direncanakan sebesar rp931.376.733.976, yang terdiri atas belanja pegawai  sebesar Rp650.981.­633.814, belanja barang dan jasa  sebesar Rp266.­164.­745.662. Belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp 485.000.000.

Belanja modal diper­kirakan sebesar Rp41.218.­648.977. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000, dan belanja transfer diren­ca­na­­kan sebesar Rp163.515.­354.919.

Kemudian Pembiayaan daerah, pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025, untuk kelompok penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp108.760.­099.683.

Sedangkan untuk sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bera­sal dari pencairan dana cadangan, penerimaan pin­jaman daerah, penerimaan piutang dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak dialokasikan.  “Hal ini di­sebabkan pada tahun anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Tanahdatar tidak melakukan kebijakan yang terkait dengan masing-masing sumber penerimaan pembiayaan tersebut,” terangnya.

“Penyampaian pengantar nota keuangan APBD tahun anggaran 2025 ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dibahas secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dengan harapan kita bersama, semoga pembahasan apbd tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tukas Arry Yuswandi. (ant)