4 days ago
10
PADANG, METRO–Puluhan rekanan yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang (AKSRSSP) menyuarakan aspirasi mereka di DPRD Sumatera Barat, Kamis (28/11). Mereka meminta DPRD memberikan solusi terhadap usaha mereka sebagai mitra BUMN yang kini kian meredup.
Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Erick Hamdani, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi. Ikut hadir mendengarkan aspirasi mereka dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak dan Muchlis Yusuf Abit, Fraksi Nasdem Endarmy dan Irwan Zuldani, Fraksi PKS Nurfirmanwansyah, Fraksi Demokrat Agus Syahdeman dan Fraksi PAN Hendra Halim.
Maimunah Ketua Asosiasi Kontraktor dan Supplier Ring Satu Semen Padang dalam penyampaian aspirasinya menjelaskan bahwa dalam lima tahun belakangan pihaknya semakin tersingkir. Usaha mereka sebagai rekanan dan suplier sudah diambil alih oleh anak perusahaan PT Semen Padang.
Padahal dahulunya ninik mamak menyerahkan tanah kaum secara cuma-cuma ke PT Semen Padang, supaya anak kemenakan bisa bekerja dan bisa bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Ninik mamak kami mau menyerahkan tanah kaum ini, dengan syarat agar kami anak kemenakan bisa bekerja di PT Semen Padang. Dengan keadaan seperti, jangankan kontraktor, UMKM saja di Lubuk Kilangan ini sudah banyak yang mati. Kemana lagi kami mengadukan nasib, jika tidak ke gedung parlemen ini,” ucapnya.
Adrizal Anggota Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang menyampaikan bahwa pihaknya menuntut empat poin kepada manajemen Semen Indonesia khususnya Semen Padang. Pertama agar manajemen mengembalikan pekerjaan overhaul pabrik seperti biasa, sehingga perusahaan lokal dapat ditunjuk langsung (SPK). Kedua untuk vendor outsourching yang mempunyai anggota lebih dari 100 orang, agar dilakukan pemerataan supaya berkeadilan. Ketiga memperluas kesempatan bagi kontraktor lokal untuk mendapatkan pekerjaan, sesuai perjanjian antara ninik mamak Nagari Lubuk Kilangan dengan Manajemen Semen Indonesia sebagai holding company Semen Padang. Serta keempat menolak sistem PADI yang diberlakukan PT Semen Padang kepada kontraktor lokal.
Perwakilan Rekanan Alex Yuliandra. Ia juga menegaskan bahwa Suplier dan Rekanan Ring Satu Semen Padang hanya meminta kepada manajemen PT Semen Padang untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat pada 31 Januari 2018, sesuai dengan notulen rapat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi yang juga Putra Asli Lubuk Kilangan membenarkan bahwa kontraktor lokal sangat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di PT Semen Padang. Pasalnya cucu dan cicit perusahaan sudah sapu bersih mengambil lahan-lahan kontraktor lokal, meskipun level pekerjaan hanya sekelas UMKM.
Keadaan di PT Semen Padang ini tidak sesuai dengan intruksi Menteri BUMN Erick Tohir yang memerintahkan kepada seluruh Manajemen BUMN untuk meminimalisir peran anak dan cucu perusahaan tersebut.
Verry, peranan Semen Padang dalam menjalankan roda perekonomian Sumbar sangat tinggi. Banyak dampak multiplier effect yang dirasakan oleh masyarakat, ketika perusahaan kebanggaan Tuah Sakato itu masih berdiri sendiri tanpa campur tangan Semen Indonesia. Ia melihat dari rasio perkembangan ekonomi Sumbar dari tahun 2013 , masa kejayaan Semen Padang, berada di angka 6.0 persen. Lebih tinggi dari rata-rata ekonomi nasional.
Begitu Semen Indonesia mengambil alih PT Semen Padang, perlahan namun pasti tingkat perkembangan ekonomi Ranah Minang menurun. Dimana pada Tahun 2014 berada di angka 5.86 persen, Tahun 2015 berada pada angka 5.41 persen, Tahun 2016 di angka 5.27 persen, pada Tahun 2017 di angka 5.29 persen dan Tahun 2018 di angka 5.14 persen.
“Kita lihat dalam tiga tahun belakang saja dengan kurangnya peran Semen Padang ditambah pandemi covjd 19 dalam menggerakkan ekonomi Sumbar, tingkat perkembangan ekonomi merosot tajam. Seperti Tahun 2021 pada angka 3,29 persen, Tahun 2022 di angka 4,36 persen, serta Tahun 2023 4,62 persen. Semuanya berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5 persen,” ulasnya.
Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar sepakat bakal membentuk panitia khusus (pansus) , guna menyikapi permasalahan yang terjadi antara rekanan PT Semen Padang, serta kondisi terkini PT Semen Padang yang berada dibawah kendali Semen Indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan, pansus ini dibuat agar permasalahan yang terjadi antara rekanan dan pihak PT Semen Padang bisa dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya
Kemudian yang lebih urgensi lagi, saat ini Semen Padang tidak dirasakan lagi sebagai kebanggaan warga Sumbar, sejak berada dibawah Semen Indonesia ini. Setelah 10 tahun berada di bawah bayang-bayang Semen Indonesia, sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh kebijakan holding ini.
“Perlu evaluasi masyarakat Sumbar sebenarnya, kalau semakin sejahtera Semen Padang masuk Semen Indonesia tidak apa-apa, kita teruskan. Namun jikalau membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” ucapnya. (hsb)
